WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Washington DC area dengan detail menjelaskan satu demi satu contoh coblosan yang dinyatakan sah.

Ada beberapa sasaran yang dilakukan PPLN dalam sosialisasi. Awalnya adalah pencocokan dan penelitian data guna menjaring pemilih yang sah. Kemudian, menjelaskan hak-hak dan kewajiban pemilih, dan peraturan pemilu, dan semakin dekat ke pelaksanaan, sosialisasi menjadi sarana menjelaskan tata cara pencoblosan untuk membantu para pemilih terdaftar agar tidak salah dalam mencoblos. Namun, sudah begitu detail dijelaskan, belum semua mengaku paham 100 persen.

"Masih agak bingung. Aku harus menemui orang yang bisa menjelaskan," kata seorang peserta sosialiasi.

Seorang remaja, yang tumbuh besar di Amerika dan akan memilih untuk pertama kali, mengaku masih bingung dan tidak bisa menentukan pilihan.

"My parents told me to register to vote even though I don't know anything about the presidential election (Orang tua saya meminta saya untuk mendaftar pemilu, meski saya tidak tahu apa pun tentang pemilihan presiden)," kata remaja itu.

Namun, ada juga yang mengaku terbantu dengan adanya sosialisasi.

"Lebih semangat, karena kita sudah mantap untuk memilih," kata seorang peserta perempuan lainnya.

Sosialisasi diadakan mendekati daerah tempat tinggal sebagian besar pemilih. Tercatat ada 2.507 pemilih di Washington DC area, yang mencakup District of Columbia dan dua negara bagian, yaitu Maryland dan Virginia (DMV), menurut ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Muhammad Setyo Nugroho.

"1.775, sekitar 1.800an, yang datang ke TPS. Kemudian yang lewat pos sekitar 10 atau 20 persen (dari) itu," papar Setyo.

Data terakhir menunjukkan, jumlah itu kini meningkat dengan masuknya pemilih tambahan dari negara bagian lain di Amerika maupun dari negara lain di luar Amerika, termasuk dari Indonesia. Sejauh ini tercatat, 56 pemilih tambahan yang sudah mendaftarkan diri untuk mencoblos di Washington DC area. Sebaliknya, data terakhir menunjukkan tercatat 25 pemilih di Washington DC area yang akan mencoblos di tempat lain.

Ketika menghadiri acara sosialisasi, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Iwan Freddy Hari Susanto mengingatkan, pemilu adalah pesta rakyat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

"Jadi, marilah kita sukseskan Pemilu 2019," ujar Iwan.

"Dalam Pemilu, yang terpenting adalah kedewasaan kita berpolitik. Artinya, kita harus menghormati pilihan siapapun. Perbedaan pilihan itu, sangat wajar. Justru perbedaan dalam memilih itu akan menjadi suatu kekuatan kita," kata Iwan menambahkan.

Sosialisasi Pemilu terakhir di satu kota kecil di Virginia ditutup dengan deklarasi masyarakat Indonesia. Wakil-wakil organisasi kemasyarakatan yang hadir menyatakan tekad, akan menyukseskan Pemilu 2019.

Tempat pemungutan suara (TPS) untuk daerah pemilihan Washington DC area (DMV) adalah kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika. TPS akan buka mulai pukul 10.00 sampai pukul 20.00 waktu setempat. (VOA)

MANNA, LELEMUKU.COM – Upaya meminimalisir tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak, serta membentuk Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sekda Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti, memberikan apresiasi tinggi dengan dibentuknya Satgas ini, menurutnya, Satgas akan mengakses semua permasalahan kekerasana perempuam dan anak di lingkungan sekitar.

"Pembentukan satgas ini sangat penting, karna inilah ujung tombak pemerintah yang ada di pelosok desa, kelurahan, kecamatan yang tidak terjangkau oleh pemerintah," tegasnya saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan audiensi bersama Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA RI dan Pengukuhan Satgas PPA dan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Se-Bengkulu Selatan, di Pendopo Lapangan Sekundang, (04/04/2019)

Pembentukan Satgas PPA dan Kader PATBM ini, bertujuanmenyatukan persepsi dan tekad dari steak holder yang ada, baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam rangka membamgun komitmen bersama dalampencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Nopian Andusti, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama, semua pihak harus membangun sinergi, menjadi kontrol di lingkungan masing-masing.

"Pemerintah Provinsi Bengkulu punyak komitmen yang kuat, kami akan terus berupaya dalam berbagai program agar selalu memperhatikan terkait perlindungan perempuan dan anak," ujar Nopian.

Menurut Nopian, kekerasan dalam rumah tangga memang masih sering terjadi, namun pemerintah daerah akan terus menekan melalui berbagai program, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut bisa segera diatasi dan diminimalisir. (DiskominfotikBengkulu)

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul P2TP2A Ambon inginkan kasus Audrey diproses hukum. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kota Ambon menilai kasus penganiayaan Audrey, siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat sebagai kejahatan serius yang harus diselesaikan melalui proses ...

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang P2TP2A Ambon inginkan kasus Audrey diproses hukum . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Keluarga korban lapor anggota Satlantas Malteng ke kapolda. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Keluarga korban kecelakaan lalu lintas melalui penasihat hukumnya Willem Sudjiman melaporkan anggota Satlantas Polres Maluku Tengah (Malteng) ke Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke Lumowa karena sudah enam bulan tidak ...

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Keluarga korban lapor anggota Satlantas Malteng ke kapolda . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Hakim adili sengketa lahan multi etnis. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri(PN)  Ambon mengadili perkara gugatan yang diajukan Oktovianus Hatutleli terhadap keluarga waris Sipakoly selaku pemilik lahan seluas 34.853 M2 yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan ...

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hakim adili sengketa lahan multi etnis . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Jaksa banding putusan dua anggota BNNP terlibat narkoba. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Jaksa Penuntut Umum(JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon mengajukan upaya banding atas keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon selama 15 bulan penjara terhadap dua anggota BNNP Maluku yang terlibat kasus ...

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jaksa banding putusan dua anggota BNNP terlibat narkoba . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Soal Perundungan di Pontianak, Presiden Minta Kapolri Tegas Tangani Sesuai Prosedur Hukum. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Soal Perundungan di Pontianak, Presiden Minta Kapolri Tegas Tangani Sesuai Prosedur Hukum . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Dinas Perikanan Malra -Unpatti kaji potensi kelautan dan perikanan Kei Besar. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara(Malra), provinsi Maluku, bekerja sama dengan Pusat Kemaritiman dan Kelautan Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, untuk melakukan kajian guna memperoleh data akurat berbasis sains ...

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dinas Perikanan Malra -Unpatti kaji potensi kelautan dan perikanan Kei Besar . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Olly Dondokambey Buka STQH XXV Sulut di Asrama Haji Tuminting. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey membuka secara resmi Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Asrama Haji Tuminting, Manado, Rabu (10/4/2019) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan, pelaksanaan STQH bernilai penting bagi umat Muslim karena dapat menjadi media untuk meningkatkan pola pikir dan membudayakan kebiasaan umat Muslim gemar membaca Al-Qur'an.

Selain itu, menurut Olly, STQH mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan bagi kehidupan di dunia.

Lanjut Olly, STQH bukan hanya ajang untuk menentukan terbaik dari yang terbaik tapi mampu menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh jalinan persaudaraan, keakraban, kekeluargaan serta "Ukhuwah Islamiyah" diantara umat Muslim yang ada di Sulut.

Lebih jauh, Olly mengimbau seluruh peserta STQH untuk memanfaatkan kegiatan STQH sebagai momentum untuk semakin mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh persudaraan, keakraban dan kekeluargaan yang terjalin baik hingga kini.

"Jalinan silaturahmi, persaudaraan, kekeluargaan atau kehidupan yang rukun dan damai adalah garansi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan kunci keberhasilan pembangunan daerah," imbuh Olly.

Pembukaan turut dihadiri Kakanwil Kemenag Sulut H. Abdul Rasyid dan Ketua Umum LPTQ Sulut H. Herson Mayulu. (Humas Pemprov Sulut)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Olly Dondokambey Buka STQH XXV Sulut di Asrama Haji Tuminting . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Focus Group Discussion Dir Binmas Polda Malut Dengan Tokoh Agama, Masyarakat dan Dai Kamtibmas. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.malut.polri.go.id-Polda Malut, Halsel, Dir Binmas Polda Maluku Utara Kombes Pol. M, nasihin SH, yang didampingi Kapolres Halmahera Selatan AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan Focus Goup Discussion (FGD) dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta dai kamtibmas. Rabu 10/4/19.

Kegiatan Focus Goup Discussion (FGD) dilaksanakandi Aula Kantor Bupati Halsel, dengan mengangkat tema "Peran Umato, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Menjaga Ukhuwah Antar Umat Dalam Rangka Menciptakan Situasi Kamtibmas Yang Aman, Dama, Dan Sejuj Menjelang Pileg Dan Pilpres Tahun 2019 Di Provinsi Maluku Utara"

Hadir dalam kegiatan tersebut Dir Binmas Polda Maluku Utara KOMBESPOL M. Nasihin SH, Sekda Kabupaten Halmahera Selatan Bpk. Helmy Surya Botutihe SE.MM, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Agung S. Wahyudi SH, S.Ik, M.Si, Dandim 1509 Labuha LETKOL INF. Imam Khanafi. S.Sos, MM, Para Umaro, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dir Binmas dalam sambutannya menyampaikan bahwa, nantinya dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres tanggal 17 April 2019 nantinya sangat membutuhkan bantuan dan peran dari bapa-ibu yang berada di sini, karena bersama-sama kita tahu bahwa jumlah TPS yang harus di amankan tidak sesuai dengan jumlah anggota yang kita miliki sehingga nantinya ada satu anggota dia mendapat satu desa, disinilah peran dan bantuan bapak-ibu sangat dibutuhkan kalau satu desa tersebut memiliki lebih dari satu TPS anggota pastinya kewalahan.

"saya sangat mengharapkan kepada bapak-ibu sekalian agar dapat membantu menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing, karena dengan adanya perbedaan pilihan saya tidak ingin kita semua bermusuhan, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar namun hidup rukun adalah suatu keindahan." ungkapnya

Dalam kesempatan tersebut Kapolres juga mengatakan bahwa, berkembang dan tidaknya suatu daerah semuanya tergantung pada kamtibmas di daerah tersebut. Karena apabilah kamtibmasnya kacau pasti pembangunan di daerah tersebut terhambat namun apabilah kamtibnas di daerah baik pasti pembangun lancar dan investor dari luar juga pasti akan masuk.

Di Kabupaten Halmahera Selatan ini memiliki 30 Kecamatan yang terdiri dari 249 Desa, untuk Polseknya Polres Halmahera Selatan memiliki 9 Polsek dan mempunyai Bhabinkamtibmas yang sangat berperan di Desanya masing-masing.

"kita semua tahu bahwa tanggal 17 April 2019 akan ada pemilihan Legislatif dan Presiden, terkait dengan kesiapan dari Polres Halmahera Selatan dapat di bilang sudah 100% siap untuk melaksanakan pengamanan pesta Demokrasi ini, namun sukses dan tidaknya pelaksanaan Pesta Demokrasi ini tergantung dari bapak-ibu sekalian, sehingga kami sangat mengharapkan peran dan bantuan dari bapak-ibu sekalian." ujarnya

Sementara itu Sekda Kabupaten Halsel menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Bupati Halmahera Selatan karena tidak bisa hadir dan juga ucapan selamat datang di Kabupaten Halmahera Selatan untuk Dir Binmas Polda Maluku Utara.

saya sangat mengucapkan terimah kasih banyak kepada pihak Kepolisian Resort Halmahera Selatan karena telah melaksanakan kegiatan ini sehingga tali silahturahmi kita dengan para Umaro, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Kepada para Umaro, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat marilah kita bersama-sama menjaga keamanan di wilayah masing-masing karena perbedaan pilihan merupakan hak dari masing-masing orang namun jangan karena perbedaan itu menjadi perpecahan dalam kerukunan beragama dan bermasyarakat.

marilah kita bersama-sama berdoa untuk Kabupaten Halmahera Selatan, agar dapat berkembang dalam masalah pembangunan dan juga untuk kesukseksan Pesta Demokrasi di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dandim 1509 Labuha, Juga mengatakan bahwa kita semua tahu kita sekarang ini sedang dalam proses Pesta Demokrasi yang menjalankan sistem baru yakni pemilihan serentak dari Pileg dan Pilpres maka marilah kita bersama-sama menjaga keamanan karena tanpa dukungan dan peran dari bapak-ibu sekalian.

terkait dengan masalah pengamanan kami TNI siap untuk membantu Polri dalam melaksanakan pengamanan Pesta Demokrasi ini namun karena keterbatasan anggota kami juga mengharapkan peran dari bapak-ibu sekalian untuk membantu kami dalam mensukseskan Pesta Demokrasi ini. (wtftt/Humas Res Halsel)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Focus Group Discussion Dir Binmas Polda Malut Dengan Tokoh Agama, Masyarakat dan Dai Kamtibmas . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Aktivis minta kasus AU jangan diekspos berlebihan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Pegiat perlindungan anak dan perempuan, Lies Marantika mengingatkan, kasus dugaan penganiayaan remaja perempuan di Kalimantan Barat, AU, hendaknya tidak diekspos (dibeberkan) berlebihan dan sebaliknya justru harus ...

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Aktivis minta kasus AU jangan diekspos berlebihan . Silahkan membaca berita lainnya.

MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menyebut Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini salah satunya karena terobosan demi terobosan yang diraih oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman.

Menurut Nurdin, perjuangan Mentan RI untuk seluruh petani khususnya di Sulsel maupun di seluruh Indonesia sudah dinikmati oleh masyarakat luas, terlebih untuk masyarakat Sulsel.

"Bagaimana provinsi Sulsel menjadi lumbung pangan nasional. Bahkan gagasan beliau ini ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di acara apresiasi, penguatan dan penyuluh pertanian di GOR Sudiang, Makassar, Rabu (10/04/2019).

Nurdin Abdullah mengaku bangga memiliki putra kelahiran Sulsel yang sudah berhasil memanjakan seluruh petani di Sulsel bahkan di Indonesia.

"Kita bangga punya putra terbaik dan saya salut. Satu-satunya Menteri Pertanian dengan beberapa dekade ini yang betul-betul memanjakan petani. Ini wujud kepedulian kita, tentu kita berjuang bersama beliau," pungkas Nurdin Abdullah.

Selain itu lanjut Nurdin Abdullah, Indonesia akan masuk negara terkuat keenam di dunia pada tahun 2035 mendatang dalam hal kebutuhan pangan. Dan saat ini Indonesia juga sudah menjadi bagian dari sejumlah negara eksportir. (HumasSulsel)

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Subuh Keliling, Kapolres Halsel Himbau Masyarakat Wujudkan Pemilu Damai. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.malut.polri.go.id-Polda Malut, Halsel, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si bersama Dir Binmas Polda Malut KOMBES POL M. Nasihin dan Kasat Binmas Polres Halsel AKP La Ode Arfan  melaksanakan Subuh Keliling yang kali ini bertempat di Masjid Al Murhum Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu 10/4/19.

Usai melaksanakan Shalat Subuh Kapolres Halmahera Selatan AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si  menyampaikan himbauan kepada para Jamaah Masjid AL Murhum agar jangan sampai Masjid jadi tempat kampanye atau dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menjadi tempat kampanye politik, Jangan karena berbeda pilihan kita jadi bermusuhan.

"Maraknya berita bohong yang ada di media sosial, mari kita sikapi dengan bijak, saring sebelum sharing, lihat suatu berita secara utuh jangan sepenggal – sepenggal agar tidak salah memaknainya." Ucap Kapolres.

Orang nomor satu di Polres Halmahera Selatan ini, mengajak segenap Jamaah Muslim untuk mensukseskan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk.

"Salurkan hak pilih anda dengan mendatangi TPS-TPS, jajaran TNI-Polri siap mengawal dan mengamankan jalannya Pemilu serentak tanggal 17 April mendatang," ungkap AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si.

Selain memberikan himbauan Kapolres Halmahera Selatan AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si memberikan bantuan 5 kitab Suci Alquran yang diterima langsung pengurus Masjid Al Murhum Hi. Dahlan dan foto bersama tokoh Agama dan Mayarakat menolak tempat ibadah dijadikan sebagai tempat kampanye. (Wtftt/Humas Res Halsel)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Subuh Keliling, Kapolres Halsel Himbau Masyarakat Wujudkan Pemilu Damai . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Akui Ada dalam Hati dan Pikirannya, Presiden: Membangun Desa Artinya Membangun Indonesia. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Akui Ada dalam Hati dan Pikirannya, Presiden: Membangun Desa Artinya Membangun Indonesia . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bersama Dir Binmas Polda Malut, Kapolres Halsel Laksanakan Anjangsana dan Berbagi Di Ponpes Al-Kaafi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Tribratanews.malut.polri.go.id-Polda Malut, Halsel, Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Dir Binmas Polda Malut KOMBES POL M. Nasihin beserta pejabat utama Polres Halmahera Selatan laksanakan anjangsana di Yayasan Pondok Pesantren Al – Kaafi Desa Hidayat Kec. Bacan Kab. Halsel, Rabu 10/04/19.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres beserta Dir Binmas Polda Malut dan rombongan diterima oleh ketua Yayasan Pondok Pesantren Al – Kaafi dan pada kesempatan ini Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Dir Binmas Polda Malut KOMBES POL M. Nasihin memberikan bantuan kepada panti asuhan dalam bentuk sembako.

Kapolres AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan saya berterima kasih kepada pengurus yayasan Pondok Pesantren Al – Kaafi yang telah dengan ikhlas menampung anak-anak yatim yang tidak mempunyai mempunyai orang tua, mereka masih membutuhkan kasih sayang kalau bukan kita siapa lagi yang mau mengurus mereka, Saya harapkan mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak berguna bagi nusa dan bangsa nantinya.

Selain itu, Perwira pangkat dua melati ini mengingatkan pada anak anak di Pondok Pesantren Al Kaafi supaya tidak terpengaruh atas informasi yang tidak jelas kebenarannya.

AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si., mengaku prihatin dengan berkembangnya informasi-informasi yang mudah menyebar saat ini melalui dunia maya. Karena, informasi yang tersebut mengarah kepada kebohongan (hoax) dan menyesatkan masyarakat banyak.

"Selain informasi, kami juga terus mengingatkan supaya para Anak anak Yayasan tidak termakan isu-isu hoax," ujarnya.

Menurut Kapolres Halsel, jika kita sudah termakan isu-isu tersebut, maka akan berpengaruh terhadap masyarakat banyak. Oleh karenanya, ia berharap keduanya bisa sama-sama menyaring informasi yang diterima dari pihak manapun.

Selesai bersilaturahmi dan menyerahkan bantuan sembako, Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo W, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Dir Binmas Polda Malut KOMBES POL M. Nasihin bersama pejabat utama Polres Halsel melakukan foto bersama pengurus Yayasan dan anak-anak yayasan, serta mengucapkan salam dengan menitipkan harapan ke depan dapat meraih kehidupan yang jauh lebih baik. (Wtftt/Humas Res Halsel)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bersama Dir Binmas Polda Malut, Kapolres Halsel Laksanakan Anjangsana dan Berbagi Di Ponpes Al-Kaafi . Silahkan membaca berita lainnya.

MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat koordinasi identifikasi barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang puasa dan idul Fitri 1440 H/2019 M di Hotel Gammara, Rabu (10/04/2019). Acara ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI.

Rapat koordinasi identifikasi kebutuhan pokok jelang puasa dan idul fitri merupakan kegiatan rutinitas tiap tahun yang mempertemukan pemerintah daerah, produsen dan distributor.

Rapat Koordinasi ini bertujuan menyamakan langkah-langkah dan kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha barang kebutuhan pokok, untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi dan aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar menjelang puasa dan Idul Fitri 1440 H/2019.

"Berdasarkan data Dinas Perdagangan Sulsel dan hasil koordinasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, harga kebutuhan pokok relatif stabil, tidak ada indikasi atau kenaikan-kenaikan yang nantinya akan berdampak pada kebutuhan pokok menjelang puasa dan idul fitri 2019," ucap Kadis Perdagangan Sulsel, Hadi Basalamah.

Dinas Perdagangan Sulsel juga akan melaksanakan program untuk mendeteksi dini potensi hambatan dan mendukung proses distribusi ke kabupaten/kota.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan meski saat ini kebutuhan pokok masih terkendali, namun tetapi semua pihak terkait harus tetap mengontrol perkembangan di lapangan.

"Bagaimana kita lihat situasi tetap kondusif. Yang terakhir, ini upaya kita untuk memberikan apresiasi bagi yang terlibat, tentu ini langkah awal bagaimana mengontrol semua apa yang akan terjadi. Sampai InshaAllah selesai ramadan dan idul fitri," tandasnya

Menurut Wagub, Gubernur Nurdin Abdullah telah mengeluarkan surat perintah kepada Dinas Perdagangan Sulsel untuk kemudian diteruskan ke Dinas Kabupaten/Kota agar seluruh pelaporan bahan pokok dan stok dapat dilakukan melalui website.

"Laporan perkembangan harga ini paling lambat pukul 10. Kemudian kedua adalah untuk stok disampaikan setiap hari selasa. Paling lambat juga pukul 10. Jadi, pemantauan harga tiap hari, sedangkan stok satu kali dalam sepekan yakni Selasa". Jelas Wagub.

Pemprov pun telah membentuk satgas yang terdiri dari Instansi terkait, Kepolisian dan TNI yang akan bersinergi dan berkolaborasi dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok.(HumasSulsel)

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Di Era Presiden Jokowi, Kinerja Sektor Perikanan Sulut Positif . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Mokoginta membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Kota Tomohon, Rabu (10/4/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Mokoginta menerangkan tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Kebijakan Kelautan Indonesia yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan pencapaian pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Sulut.

"Kita telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah konkrit dan konstruktif dalam rangka menindaklanjuti RAN Kebijakan Kelautan Indonesia," kata Mokoginta saat membacakan sambutan.

Mokoginta menjelaskan, terjadinya kenaikan nilai ekspor komoditi perikanan dari 107,034,865.42 US$  tahun 2016, menjadi 127.669.313,31 US$ pada tahun 2017 yaitu 19,27% dan naik pada tahun 2018 tercatat nilai ekspor 131.923.242,64 US$ atau 3.33%;

Kemudian pada tahun 2018 konsumsi ikan Sulut naik tercatat 60.08 kg/kapita/tahun, dibandingkan dengan tahun 2017 58,85 kg/kapita/tahun;

Sementara itu, masih kata Mokoginta, rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dari tahun 2016 naik dari 106.86 untuk NTN dan 92 untuk NTPi menjadi 114,2 untuk NTN dan 94.24 untuk NTPi pada tahun 2018.

Menurut Mokoginta, pencapaian positif itu menjadi komitmen Sulut untuk bersama daerah lainnya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berdasarkan lima pilar utama yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Untuk diketahui kelima pilar tersebut yakni pilar pertama pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, pilar kedua berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Kemudian pilar ketiga komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim, pilar keempat diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan pilar kelima membangun kekuatan pertahanan maritim.

Rakernis kelautan dan perikanan turut dihadiri Kepala DKP Sulut Ronald Sorongan dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Humas Pemprov Sulut)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Di Era Presiden Jokowi, Kinerja Sektor Perikanan Sulut Positif . Silahkan membaca berita lainnya.

AMBON, LELEMUKU.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Maluku yang digelar di Islamic Center, Kota Ambon, Selasa (9/4), mengungkapkan urgensi Provinsi Maluku untuk memiliki prinsip pembangunan yang investment-friendly atau ramah investasi. Prinsip tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

"Janji utama yang ditunggu masyarakat adalah janji untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pemerintah Provinsi Maluku harus mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja, yang hanya bisa tercipta jika ada investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya lapangan pekerjaan, akan ada banyak orang yang tadinya tidak memiliki pendapatan, kemudian mendapat upah sehingga masyarakat tersebut, yang tadinya berada tergolong miskin, menjadi tidak lagi berada dalam golongan tersebut," ujar Menteri Bambang dalam sambutannya. 

Selain menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan investasi, Maluku juga harus fokus untuk merevitalisasi pertanian agar bangkit kembali sebagai produsen rempah-rempah yang melegenda. Selain itu, hilirisasi pertambangan juga dinilai sangat penting sehingga nilai tambah komoditas pertambangan tetap bisa dinikmati di dalam negeri. Terkait transformasi sektor jasa, terutama di pariwisata, Maluku juga berpotensi besar untuk mendorong perekonomian dengan perencanaan Masterplan Kawasan Wisata Maluku yang mencakup seluruh Maluku sebagai satu kesatuan. Langkah strategis tersebut, jika dilaksanakan dengan cermat, tepat, dan akurat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku menuju level lebih tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi Maluku di periode 2014-2018 selalu lebih tinggi dibandingkan nasional dan meningkat dalam dua tahun terakhir. Sumber pertumbuhan utamanya berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa pendidikan. Sebagai kontributor terbesar perekonomian Maluku, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun dengan tingkat pertumbuhan fluktuatif. Sebaliknya, sektor perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintah cenderung meningkat. Dari 2010-2016, nilai ekspor Maluku menurun. Sebelum 2016, minyak bumi dan ikan mendominasi produk ekspor Maluku, namun menurun sejak 2014. Sebaliknya perkapalan menjadi produk utama ekspor Maluku sejak 2015," jelas dia.

Target Pembangunan 

Dalam mendukung capaian target nasional pada 2020, target pembangunan Maluku meliputi pertumbuhan ekonomi minimal 5,96 persen, tingkat kemiskinan provinsi maksimal 17,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi maksimal 6,84 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi minimal 70,14. Angka kemiskinan Maluku masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Rata-rata pengurangan kemiskinan Maluku dalam lima tahun terakhir sebesar 0,28 persen, lebih rendah dari nasional 0,36 persen. Hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku berada di atas nasional, kecuali Kota Ambon yang memiliki angka kemiskinan paling rendah di Maluku. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, disusul Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Tingkat pengangguran Maluku juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Ambon, sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Kabupaten Buru. Dari sisi sumber daya manusia, IPM di Maluku pada periode 2014-2017 lebih rendah dibandingkan IPM nasional. Rasio gini di Maluku lebih baik dibandingkan dengan angka nasional. Namun berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah antara Kabupaten Kepulauan Aru dengan Kabupaten Buru.

Begitupula dengan laju pertumbuhan IPM Maluku masih lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM nasional. Secara spasial, masih terdapat kesenjangan sumber daya manusia antara Kota Ambon dengan kabupaten/kota lainnya.

Permasalahan di Maluku adalah sektor perekonomian masih memiliki ketergantungan pada sektor primer dan sektor administrasi pemerintah, kontribusi pemerintah yang cukup besar menandakan belum mandirinya perekonomian di Maluku, masih minimnya peran swasta dalam pembangunan daerah, infrastruktur dasar dan konektivitas masih terbatas, angka kemiskinan masih dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan nasional. Menteri Bambang memberikan tiga rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Maluku.

"Maluku perlu membangun infrastruktur konektivitas antarwilayah. Untuk itu, Maluku juga perlu menyediakan kemudahan insentif bagi para investor swasta yang ingin menanamkan modalnya di Maluku. Untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, Maluku juga harus fokus untuk menentukan program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, mengembangkan daya saing lokal, serta meningkatkan mutu sumber daya manusianya," jelas Menteri Bambang.

 Menteri Bambang menjelaskan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional 2019 di Balikpapan.

"OPD Provinsi Maluku mengajukan 1.926 usulan, dengan 144 usulan diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 20,4 persen diantaranya disetujui K/L. Sementara OPD Kabupaten/Kota di Maluku mengajukan 1.972 usulan, dengan 109 diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan 10,1  persen diantaranya disetujui K/L. Proyek usulan daerah yang disetujui antara lain: traktor Roda Dua 314 unit, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 500 ha, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana, wirausaha baru yang didukung start up capital, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KSW Pulau Terluar Nura Kecamatan Pulau Masela Kabupaten Maluku Barat Daya, Sistem Pengolahan Air Limbah kawasan Kota Namlea, dan 3.889 KPM keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat," jelas dia. (PPN/Bappenas)

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemkot Ambon verifikasi data terpadu penanganan fakir miskin. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Pemerintah kota (Pemkot) Ambon melakukan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu pada 2019.Sekretaris Kota Ambon,  Anthony Gustaf Latuheru, di Ambon, Rabu,  mengatakan, ...

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkot Ambon verifikasi data terpadu penanganan fakir miskin . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PEMKOT HIBAHKAN 5 UNIT TOILET KEPADA 38 PENGELOLA OBJEK WISATA PANTAI HAMADI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

JAYAPURAKOTA – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengunjung obyek wisata khususnya di pantai Hamadi, Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM, bersama Dinas Pariwisata serahkan hibah bangunan toilet atau ruang ganti. Wali Kota berpesan pengelolaan objek
wisata harus dilakukan dengan baik, agar memberikan kenyamanan kepada
pengunjung, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

"Saya akan buat Perda tentang pedagang di kawasan pantai Hamadi khusus para pemilik hak ulayat, kalau ada orang luar yang akan berdagang harus melapor ke pemilik tanah. Ini harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
asli pemilik tanah di pantai Base-G, pantai Hamadi, pantai Holtekamp," katanya.

Dijelaskannya, agar obyek wisata memberikan pemasukkan kepada pengelola maka kebersihan, kenyamanan dan keamanan pengunjung perlu diperhatikan. Kawasan wisata yang akan menjadi jalan protokol menuju jembatan penghubung Hamadi-Holtekamp diharapkan bebas miras dan perilaku mabuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Mathias B Mano, SPar, MKP menjelaskan sebanyak 5 unit toilet atau ruang ganti, dihibahkan kepada pengelola yang membutuhkan. Hal tersebut dilihat dari fasilitas toilet yang sudah tak layak atau rusak.

Selain itu, penandatanganan MoU oleh Pemerintah Kota Jayapura dan 38 pengelola tempat wisata dimaksudkan untuk menyepakati beberapa hal. "Tujuannya adalah untuk menyepakati keseragaman harga sewa, menjaga kebersihan dan menjaga ketertiban, serta kenyamanan. Disepanjang pantai Hamadi juga akan dipasang papan yang berisi
larangan mengkonsumsi miras di area pantai Hamadi," katanya. (HUMAS)

 

Humas Setda Kota Jayapura

The post PEMKOT HIBAHKAN 5 UNIT TOILET KEPADA 38 PENGELOLA OBJEK WISATA PANTAI HAMADI appeared first on Humas Pemerintah Kota Jayapura.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PEMKOT HIBAHKAN 5 UNIT TOILET KEPADA 38 PENGELOLA OBJEK WISATA PANTAI HAMADI . Silahkan membaca berita lainnya.

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Matangkan Proposal Sinovik, Pemprov Sulut Target Masuk TOP 40 Inovasi Nasional. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepemimpian Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw terus melakukan inovasi pelayanan publik guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Berbagai program dari Perangkat Daerah Pemprov akan diikut sertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Kamis (10/4/2019), bertempat di ruang rapat WOC Kantor Gubernur, tim SINOVIK Pemprov Sulut menggelar rapat dalam rangka penyempurnaan Proposal Sinovik.

Pemprov menargetkan Program Inovasi Publik bisa masuk Top 99 dan Top 40 inovasi nasional. Dalam SINOVIK Tahun 2019, ada 5 (lima) Perangkat Daerah Provinsi dan 4 Kabupaten  yang akan ikut. 

Kelima Perangkat Daerah  Provinsi itu adalah Dinas Kesehatan dengan inovasi DESAKU, U ARE THE REASON, ANDA TIDAK SENDIRI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SISTEM PELAPORAN KEKERASAN, Dinas Penanaman Modal dan PTSP SI OBET, Badan Pendapatan Daerah SEE SAMRAT SMART, dan Biro Umum ULA. Sementara keempat Kabupaten itu adalah Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, dan Sangihe. 

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut, Glady Kawatu menyatakan, Sesuai jadwal Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota sudah harus menginput proposal Sinovik tanggal 15 April 2019 mendatang, untuk itu perlu dilakukan rapat finalisasi terkait penyempurnaan tata bahasa proposal tersebut.(humas provinsi sulut)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Matangkan Proposal Sinovik, Pemprov Sulut Target Masuk TOP 40 Inovasi Nasional . Silahkan membaca berita lainnya.

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk dapat memberi dukungan penuh terhadap proses audit yang sementara dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Sekda Hery di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

Menurutnya, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua wajib pro aktif memberikan keterangan terhadap para auditor BPK. Sebab hasil audit itu akan menentukan opini terhadap laporang pertanggungjawaban pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran yang lalu.

"Seluruh pimpinan SKPD dan pejabat eselon III saya minta wajib dan pro aktif memberikan keterangan dan informasi terkait program kerja tahun 2018 kepad auditor BPK. Sebab sampai hari ini BPK Perwalikan Papua sementara melakukan audit rinci yang merupakan tindaklanjut dari audit intern," terang ia.

Ia katakan, progam kerja yang telah dilakukan sejak 2018 lalu, menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan keterangan maupun penjelasan. Sebab uang rakyat yang digunakan, wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada lembaga pemeriksa keuangan maupun rakyat.

Diketahui, BPK RI pada Januari lalu resmi memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua tahun anggaran 2018. Pemeriksaan oleh tim BPK RI, dilakukan dalam dua tahap, yakni secara intern dan pendahuluan.

Dalam pemeriksaan BPK, dibagi dalam dua sub tim. Hal demikian sesuai mandat dari peraturan undang-undangan, dimana BPK melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.

Selain itu, BPK juga bakal melakukan pemantauan kembali terkait kemajuan rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya, lebih khusus terkait upaya pemeriksaan keuangan. (DiskominfoPapua)

PUAY, LELEMUKU.COM - Warga Kampung Puay, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, mengaku tak lagi berani mengkonsumsi air Danau Sentani, karena diduga telah tercemar akibat imbas banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kepala Kampung Puay, Distrik Sentai Timur, Kabupaten Jayapura, Yusak Yeyapo, kepada wartawan mengaku sejumlah warganya termasuk anak-anak mengalami diare ketika mengkonsumsi air Danau Sentani.

Pada akhirnya, mereka mesti membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

"Memang kami mendapatkan bantuan bahan makanan termasuk air galon dari pemerintah melalui posko induk yang ada di Sentani. Hanya kan namanya orang minum air terkadang cepat habis. Sehingga jika belum ada bantuan datang maka harus ke kota membeli sendiri," terang Yusak disela-sela penyerahan bantuan tali kasih Ikatan Masyarakat Papua Alumni Jawa Timur bekerjasama dengan Yayasan Dos Ni Roha (DNR) Jakarta, di Kampung Puay, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (09/04/2019).

Kendati demikian, sambungnya, 114 KK yang ada di Kampung Puay saat ini sebagian besar terserang malaria, rematik, asam urat serta penyakit kulit gatal-gatal, kutu air dan lainnya. Oleh sebab itu, dia mengimbau pemerintah daerah setempat agar lebih sering membuka pengobatan massal bagi warga di setempat.

"Sebab kalau warga yang harus ke kota berobat tentu akan lebih menyulitkan kami. Apalagi warga yang saat ini tak bisa tinggal dirumahnya karena masih tergenang air danau yang meluap," terangnya.

Tak hanya untuk pengobatan, dia berharap penyaluran bantuan dari posko induk dilakukan setiap hari. "Sebab yang ada saat ini sekitar seminggu sekali datang. Kita harap lebih rutin karena jika bama habis kami harus jauh-jauh membeli di kota," harapnya.

Senada disampaikan Mama Hermina Ohhe. Dia berharap penyaluran bahan makanan dapat disampaikan lebih sering. "Kalau daerah lain lancar mendapatkan bantuan. Bahkan mereka dari pagi sampai malam bantuannya lancar. Paling kami bisa tunggu seminggu sekali bisa ada bantuan".

"Makanya kita apresiasi bantuan dari mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw yang sudah bertugas jauh dari Papua tapi masih ingat dengan kemalangan kami," tutupnya.

Sebelumnya, Ikatan Masyarakat Papua Alumni Jawa Timur bekerjasama dengan Yayasan DNR Jakarta  memberikan bantuan tali asih bagi warga korban banjir bandang di kampung Puay, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

Selain menyerahkan bantuan berupa sembako, obat obatan, air bersih dan minyak tanah, bagi sedikitnya 119 Kepala Keluarga (KK), di kesempatan itu juga dilakukan pengobatan gratis bagi warga setempat.

Penyerahan ini dikoordinatori Irjen Pol Paulus Waterpauw yang merupakan Pembina Ikatan Alumni Jawa Timur. (DiskominfoPapua)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM –  PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku akan bekerjasama dalam meningkatkan promosi pariwisata daerah.

Hal tersebut diutarakan oleh Station Manager PT. Garuda Indonesia Saumlaki, Reza Mahdi bahwa maskapai penerbangan nasional itu akan tetap konsisten memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Tanimbar guna membuka konektivitas ke luar dan meningkatkan membangun ekonomi di kabupaten tersebut.

"Garuda akan tetap beroperasi membantu masyarakat Tanimbar untuk koneksi ke luar dan membangun ekonomi di Tanimbar," kata dia pada Rabu (10/04/2019).

Selanjutnya, Sales Manager, Andhika Mahendra mengungkapkan secara khusus pihaknya akan bekerjasama dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dalam mempublikasikan jasa pelayanan dari Garuda Indonesia agar dapat lebih diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Sedangkan dalam publikasi ke luar untuk lebih menarik perhatian para wisatawan mancanegara dan domestik di bidang pariwisata, pihaknya akan menggandeng Dinas Pariwisata  untuk mempromosikan keindahan destinasi wisata yang ada di daerah yang dijuluki Negeri Duan Lolat tersebut.

"Publikasi tersebut kita taruh di sosial media Garuda Indonesia secara internasional. Jadi orang-orang bisa datang ke sini dan sekaligus kami akan siapkan paket wisatanya. Maka kita akan mendapatkan wisatawan mancanegara dan domestik," ungkapnya.

Maskapai penerbangan nasional yang telah bergabung dengan SkyTeam pada 30 Mei 2014 itu melayani penerbangan di Saumlaki pada hari Senin, Rabu dan Jumat dengan waktu penerbangan pada pukul 10.00 WIT. (Laura Sobuber)

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul WALI KOTA DUKUNG DISTRIBUSI AIR PDAM PADA HIBAH TOILET DI WISATA PANTAI HAMADI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

JAYAPURAKOTA – Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata, serahkan hibah toilet atau ruang ganti di kawasan wisata pantai Hamadi. Sebanyak 5 unit toilet akan mendapat prioritas fasilitasi air bersih dari PDAM Jayapura.

"Kita terus bantu PDAM distribusikan air, mengatur tarif air, serta instalasi air. Ini untuk kebaikan kita bersama, jangan ada pemalangan petugas PDAM dalam distribusi dan instalasi air bersih di kawasan pantai wisata Hamadi dan perumahan warga di sekitarnya," katanya meresmikan fasilitas toilet atau ruang ganti di pantai Hamadi, Rabu 10 April 2019.

Direktur Utama PDAM Jayapura Entis Sutisna, SE, MM mengatakan sebanyak 38 pengelola objek wisata pantai Hamadi memerlukan fasilitas air bersih. Dukungan tokoh adat dan tokoh masyarakat menjadi urgensi kelancaran instalasi pipa air di sepanjang kawasan pantai Hamadi. Ia juga menghimbau warga pengelola tetap tertib membayar rekening air.

"Pemasangan air di rumah di masing-masing dan pengelola usaha akan dibantu petugas dan mendapat prioritas tarif khusus, pendistribusian secara rutin hari sabtu dan minggu dengan 4 unit truk tangki air," katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Mathias B Mano, SPar, MKP mengatakan bahwa hibah toilet atau ruang ganti tersebut menelan biaya APBN Kementrian Pariwisata sebesar Rp 220.000.000 per unit. Dinas Pariwisata dan 38 pengelola wisata pada kesempatan itu juga melakukan penandatanganan nota hibah fasilitas toilet atau ruang ganti, serta MoU pengembangan dan pengelolaan wisata pantai Hamadi.

"Beberapa kesepakatan antara lain perihal tarif, seperti sewa pondok tak beratap atau para-para sebesar Rp 100.000, pondok beratap sebesar Rp 200.000 dan sewa toilet atau kamar ganti sebesar Rp 5.000. Selain daripada itu tidak dipungut bayaran atau gratis," katanya. (HUMAS)

 

Humas Setda Kota Jayapura

The post WALI KOTA DUKUNG DISTRIBUSI AIR PDAM PADA HIBAH TOILET DI WISATA PANTAI HAMADI appeared first on Humas Pemerintah Kota Jayapura.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang WALI KOTA DUKUNG DISTRIBUSI AIR PDAM PADA HIBAH TOILET DI WISATA PANTAI HAMADI . Silahkan membaca berita lainnya.